in

Kekerasan Seksual dan ‘Kodrat Kebebasan’, Undang-Undang Bisa Apa?

“Rape is one of the risk factors in getting involved with men.” – Camille Paglia

Ilustrasi korban pelecehan seksual (sumber: pixabay.com)

Camille Paglia, dalam sebuah wawancaranya dengan Celia Farber dari majalah Spin, melontarkan pernyataan yang menarik sekaligus berpotensi memicu kontroversi. Profesor di University of the Arts Philadelphia sejak 1984 ini memandang pemerkosaan sebagai “salah satu faktor risiko hidup bersama para pria” (dalam Williams & Roleff, 1997, h.185), mirip seperti kecelakaan sebagai satu dari efek potensial berkendara. Secara garis besar, ia mengelompokkan kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai akibat kurang menyenangkan dari kebebasan yang telah lama diperjuangkan dan kini bisa dinikmati oleh kaum hawa.

Walau begitu, kritikus sosial dan pejuang hak-hak wanita tersebut mengaku tak bermaksud untuk membela para pria pemerkosa. Justru, Paglia mendorong agar masing-masing perempuan menjadi lebih waspada dan antisipatif terhadap potensi ancaman yang ada. Ketika sebagian perempuan sekarang berhak untuk melepaskan diri dari beragam aturan yang terlalu membelenggunya secara individu yang merdeka, maka publik perlu memberikan dukungan dan mendewasakan proses ini dengan tidak memberikan perlakuan atau proteksi spesial lagi, katanya.

Kekerasan Seksual Tetap Salah

Kekerasan seksual adalah serangan yang tak boleh diremehkan terhadap perempuan. Namun, ini bukan berarti kaum hawa harus dilarang atau tidak boleh lagi berjalan sendirian saat malam hari karena ada kans untuk dilecehkan atau bahkan diperkosa di sana. Pendapat Paglia lebih ke bagaimana perempuan pada akhirnya bisa menjadi makhluk yang siap melangkah ke mana saja, apa pun medannya.

Lebih lanjut, aksi pemerkosaan tetaplah perbuatan yang tak patut, tetapi Paglia memandang hal itu lebih sebagai tanggung jawab personal masing-masing perempuan di era kemerdekaan seksual sekarang. Misalnya, dengan membekali kemampuan secara fisik untuk melawan pelaku kekerasan, tambah penulis buku Sexual Personae dan Sex, Art, and American Culture tersebut. Kalau dikaitkan dengan contohnya di atas, perempuan yang dengan sadar ingin dirinya berkendara harusnya perlu memiliki tingkat kecakapan yang tinggi di balik setir untuk mengantisipasi risiko mengalami kecelakaan.

Hentikan kekerasan seksual (sumber: newsmavens.com)
Hentikan kekerasan seksual (sumber: newsmavens.com)

*Sabar, tanpa bermaksud menuding perempuan sebagai satu-satunya biang terjadinya kekerasan seksual, biar saya tambahkan beberapa paragraf dulu dalam tulisan ini. Saya pun tahu, kadang kala, kita sudah mengantongi Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai bukti layak mengemudi dan sedang fokus menyetir. Namun di luar sana, ada faktor-faktor penyebab kecelakaan yang tak bisa kita kontrol, misalnya pengemudi lain yang lalai.*

Berharap pada UU Penghapusan Kekerasan Seksual

Tak bisa dipungkiri, budaya patriarki memang mempunyai kontribusi tersendiri dalam penanaman perspektif sebagian masyarakat yang memandang perempuan sebagai objek belaka. Sampai pada akhirnya, tindakan kekerasan seksual terhadap para perempuan terlanggengkan. Pun hukum terhadap tindakan kekerasan seksual di negeri ini yang masih belum ditegakkan benar. Tengok saja kasus viral Baiq Nuril dan mahasiswi Universitas Gajah Mada “Agni” sebagai contoh. Lantas, apakah Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual bisa menjadi solusi tuntas?

Benar, bahwasannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bisa menjadi domain penting dalam dalam perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, mulai dari hak penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban sampai ketentuan pidana terhadap beragam tindak kekerasan seksual. Koridor hukum ini memang krusial. Namun kalau cuma itu, mungkin RUU ini belum bisa menjadi jalan keluar terbaik atas darurat kekerasan seksual di Tanah Air.

Ada satu poin yang penulis rasa tak kalah esensial dan berhasil membuat penulis sendiri antusias (dan seharusnya teman-teman pun demikian) akan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yaitu bagaimana calon undang-undang ini juga akan mengomposisi inti aksi pencegahan kekerasan seksual dari pelbagai titik akar rumput.

Baca juga:

Seperti tertulis di draf RUU tersebut di pembahasan pencegahan, demi mencegah terjadinya dan keberulangan kekerasan seksual, Lembaga Negara terkait, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah wajib untuk turun tangan. Upaya pencegahan yang tertulis di RUU itu jika benar-benar bisa ditegakkan secara konsisten di sendi-sendi penting kehidupan masyarakat Indonesia, bukan main bakal dampak perubahan sosialnya.

Stop pelecehan seksual (sumber: power100.com.au)
Stop pelecehan seksual (sumber: power100.com.au)

Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak jadi memiliki otoritas untuk lebih dalam mempenetrasikan informasi tentang penghapusan kekerasan seksual kepada keluarga dan organisasi kemasyarakatan. Dari segi pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berhak memasukkan materi penghapusan kekerasan seksual sebagai bahan ajar dalam kurikulum, nonkurikulum, dan/atau ekstra kurikuler. Rentangnya pun luas, tak hanya pendidikan usia dini, tetapi juga sampai perguruan tinggi. Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah pun dipersilakan untuk menetapkan kebijakan antikekerasan seksual di korporasi, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, asosiasi penyalur tenaga kerja, dan/atau pihak terkait lain.

Instruksi kunci dari aturan yang bersifat top-down ini penulis rasa harusnya berlandaskan pada penanaman konsep kebebasan yang bertanggung jawab atas privilese, baik di dalam konteks ruang privat maupun publik, dan bagaimana masing-masing individu bisa memiliki rasa hormat pada orang lain sekaligus pada diri sendiri. Bekal untuk situasi pelik, seperti cara membela diri secara fisik, perlu juga diajarkan sebagai proteksi pamungkas dari para pelaku kekerasan seksual yang sejatinya bisa datang dari mana saja.

Juga, terlepas dari dorongan Paglia di atas agar perempuan tidak menjadi makhluk yang “lembek”, publik sejatinya boleh menuntut jaminan keamanan ekstra atas dirinya dari pemerintah. Jaminan itu tertuang dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, tepatnya di poin pencegahan pada bidang infrastruktur, pelayanan publik, dan tata ruang. Bahwasannya, pemerintah daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi perlu membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman hingga membangun sistem keamanan terpadu, termasuk penempatan petugas keamanan di daerah yang rentan dan rawan kekerasan seksual.

Akan tetapi, apalah daya inisiatif perubahan sosial kalau hanya digalang dari atas ke bawah. Kiranya – tanpa perlu menunggu lebih banyak kasus kekerasan seksual lagi yang viral atau bahkan ditakut-takuti dengan ujaran “bagaimana jika yang menjadi korban adalah orang terdekat Anda?” – inilah saatnya publik harus mulai sadar akan ancaman nyata kekerasan seksual. Menggiatkan dialog dan pergerakan yang lebih serius, terorganisir, dan masif tentang edukasi seksual juga pastinya tentang seluk-beluk kekerasan seksual itu sendiri selagi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual masih dirancang (melulu) perlu diprioritaskan, baik di kalangan akademisi sampai obrolan antarwarga di lingkup Rukun Tetangga (RT) sekalipun.

Ketika nanti undang-undang ini lahir, entah itu akan terjadi cepat atau lambat, pengawasan dari publik pun jangan sampai kendor, agar tatanan yang sudah ditata apik sedemikian rupa tak jadi barisan kata rumit belaka.

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading…

0

Comments

0 comments

Agar Tidak Menyesal Ketika Telah Melewati Usia Dua Puluh Tahun

Manfaat Tak Terduga dari Kecebong, Kampret, serta Hewan Kecil Lainnya