Sehari setelah ingar-bingar perayaan 261 tahun usia Yogyakarta pada 8 Oktober, rakyat Yogyakarta mengheningkan cipta. Tepat 29 tahun lalu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-IX mangkat. Raja yang sangat dicintai bangsa Indonesia dan dunia itu melanjutkan perjalanan berikutnya.

Koran Kedaulatan Rakyat edisi Sabtu Wage atau 26 Sapar 1921 di bulan yang sama tahun 1988 merespons dengan menurunkan obituari di kolom Tajuk Rencana berjudul ‘Selamat Jalan, Orang Besar’.

Teladan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk Generasi Milenial
Obituari HB IX di ‘Kedaulatan Rakyat’ (Sumber: dokumen pribadi)

Tulisan itu seakan abadi karena terfigura dengan baik di Museum HB-IX. Para pelancong, baik domestik maupun mancanegara, seakan tercengang manakala membacanya di dinding tepat di pintu keluar.

Secara simbolis penempatan itu sekaligus juga menjadi penegas bagi generasi milenial agar jangan sekali-kali melupakan sejarah (Jas Merah) sebagaimana pesan Bung Karno setengah abad lampau.

Pilihan Editor :

Perayaan seremonial hari lahir dua setengah abad lebih Yogyakarta sudah semestinya diimbangi tamasya historis secara reflektif. Sikap demikian semata-mata supaya generasi muda tak melalaikan pesan filosofis dari suatu acara.

Betapapun juga, proses keberlangsungan sejarah Yogyakarta tak luput dari sepak terjang HB-IX, baik tatkala memimpin di takhta kerajaan maupun jabatan struktural di Republik Indonesia.

Menghadirkan kembali Yogyakarta dan HB-IX ke dalam kesadaran kolektif bangsa Indonesia bisa dilakukan dengan menenun rekam jejak mereka dalam cakupan ruang dan waktu.

Keduanya subjek dan objek yang berbagi peran. Terlebih Ngarsa Dalem yang telah mendedikasikan diri sebagai aktor sekaligus sutradara di masa ketika Indonesia masih sangat muda.

Teladan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk Generasi Milenial
HB-IX saat Menduduki Takhta Kerajaan (Sumber: dokumen pribadi)

Filosofi ‘Menang Tanpa Ngasorake’

Selang beberapa pekan setelah proklamasi diparaf Soekarno-Hatta, HB-IX dengan jiwa negarawannya sontak gayung bersambut. Tanpa pretensi negatif ia bersedia bergabung dengan republik. Dengan satu syarat, salah satunya, bertanggung jawab langsung kepada presiden dan wakil presiden dalam konteks pemerintahan konstitusional. Di situ arti sesungguhnya dari bergabung tapi tak melebur.

Keistimewaan Yogyakarta telah dilegitimasi secara sah oleh sang proklamator. Titik balik demikian kemudian berlaku bukan Yogyakarta bagian dari Indonesia, melainkan Indonesia bagian dari Yogyakarta. Sudut pandang ini diakui untuk mengukuhkan kesepuhan Yogyakarta yang telah eksis sebelum Indonesia merdeka.

Peran Sultan HB-IX kepada Republik Indonesia

Posisi HB-IX yang masih relatif muda di masa-masa Revolusi 45 menuai tanda tanya. Kenapa sultan bersedia bergabung dengan pemerintahan baru, padahal kekuatan politik dan ekonomi Keraton Yogyakarta sedang berada di puncak kejayaan?

Bahkan, Belanda dengan intervensinya di setiap lapisan birokrasi mengakui kedaulatan Yogyakarta secara de facto dan de jure. Demikian pula kondisi ekonomi kerajaan yang subur semenjak pemerintahan Sultan Sugih (HB-VII) akhir abad ke-19.

Alasan “nekat” sultan tak diketahui pelbagai pihak. Hanya HB-IX sendiri yang memahami duduk perkara di belakang pertimbangan besar tersebut. Yang jelas, generasi cucu dan cicit setelahnya, setidaknya bisa menerka betapa luas dan jernih sikap sultan dalam menyikapi kebaruan.

Sultan, karenanya, berjiwa besar dengan melalukan kolaborasi dengan pemerintahan baru. Bukan melakukan opisisi secara politik, meski tetap ada antitesis dalam koridor dialog resiprokal. Sementara itu, teguh pada prinsip untuk turut serta membangun Indonesia bukan tanpa konsekuensi. Di awal roda pemerintahan, Indonesia dirundung masa sulit. Sirkulasi finansial tak stabil. Pengeluaran lebih membumbung ketimbang pemasukan. Akibatnya, kondisi ekonomi nasional lesu dan berimplikasi pada kemacetan sosial. Melihat kenyataan pahit itu HB-IX turun gunung.

Dengan otoritasnya sebagai raja Jawa, Sultan menanggung sepenuhnya gaji pegawai tanpa pamrih. Tak hanya itu saja, Ia memberikan modal secara cuma-cuma untuk ‘mengobati’ ekonomi Indonesia. Dukungan fasilitas juga HB-IX berikan tanpa pandang bulu. Tatkala Ibu Kota Jakarta terdesak suasana mencekam karena infiltrasi Belanda, sultan menelepon para pimpinan negara untuk memindahkan pusat pemerintahan sementara di Yogyakarta.

Aksi tanggap cepat yang dilakukan Gusti Raden Mas Dorodjatun, nama asli HB-IX, menghapus stigma kolonial mengenai kehidupan raja yang berada di menara gading. Ia justru turun ke lapangan untuk meghayati dan menuntaskan persoalan-persoalan sosial melalui kebijakan konstruktifnya.

Teladan yang dicontohkan Sultan itu menegaskan pesan moral totalitas kepemimpinan. Sultan memang telah tiada, tetapi kiprahnya selama hidup (1912-1988) terus abadi bagi generasi baru dan mendatang.

 

(Sumber Gambar utama: indonesiakaya.com) 

Editor: Restia Ningrum

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here